BNPT: Keberhasilan deradikalisasi diukur dari reintegrasi sosial

Ukur Keberhasilan Deradikalisasi dari Kemampuan Kembali Berfungsi di Masyarakat

Indocrowdfunding.com – BNPT – Program deradikalisasi nasional tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar perubahan pandangan seorang mantan narapidana terorisme terhadap ideologi ekstrem. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa tolok ukur sesungguhnya terletak pada apakah penerima manfaat mampu kembali menjalankan peran sosialnya di lingkungan keluarga dan komunitas, sekaligus membangun kemandirian ekonomi secara mandiri.

“Jadi keberhasilan ini tidak hanya diukur dari perubahan pemahaman,” ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pergeseran paradigma dalam penanganan pascaterorisme di Indonesia. Selama bertahun-tahun, narasi publik cenderung menempatkan deradikalisasi sebagai persoalan ideologis belaka—yakni mengubah keyakinan seseorang dari paham radikal menuju pandangan moderat. Namun, pendekatan yang kini dipegang BNPT memperluas cakupan evaluasi ke ranah sosial-ekonomi: apakah seseorang yang telah melewati pembinaan dapat diterima kembali oleh lingkungannya, memperoleh pekerjaan, dan berkontribusi secara produktif.

Makna dan Tujuan Program Deradikalisasi

Deradikalisasi sendiri didefinisikan sebagai proses yang dirancang secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mengurangi, menghilangkan, atau membalikkan pemahaman radikal serta terorisme pada individu maupun kelompok yang telah terpapar ideologi ekstrem. Tujuan akhirnya adalah menggeser pola pikir ekstrem agar kembali berpijak pada nilai-nilai moderat, semangat kebangsaan, dan budaya perdamaian. Proses ini mencakup tahapan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, hingga reintegrasi sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Sinergi Lintas Sektor sebagai Kebutuhan Mutlak

Sebagai koordinator pelaksanaan program deradikalisasi di tingkat nasional, BNPT menyadari bahwa beban pembinaan tidak dapat dipikul oleh satu institusi saja. Eddy menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga agar setiap tahapan pembinaan berjalan menyeluruh dan tidak terputus di satu titik tertentu. Kompleksitas tantangan penanggulangan terorisme, menurutnya, terus meningkat seiring maraknya penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital sebagai kanal utama perekrutan dan radikalisasi.

Kerangka hukum yang menjadi landasan kolaborasi lintas sektor tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Fase Kedua Tahun 2026–2029. Dokumen itu mewajibkan kerja sama antar-lembaga negara dalam menangani akar masalah ekstremisme berbasis kekerasan, bukan sekadar merespons peristiwa setelah terjadi.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Program deradikalisasi akan semakin efektif apabila seluruh kementerian dan lembaga menjalankan perannya masing-masing secara terpadu,” kata Eddy.

Peran Strategis Kementerian Sosial

Dalam praktik, BNPT telah memperkuat kerja sama dengan sejumlah instansi, salah satunya Kementerian Sosial. Kolaborasi ini mencakup layanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta reintegrasi bagi penerima manfaat yang berada di bawah pengawasan negara. Eddy menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah agar proses deradikalisasi tidak berhenti pada perubahan cara pandang, melainkan juga memulihkan fungsi sosial dan kemandirian ekonomi penerima manfaat secara utuh.

Kementerian Sosial, dalam pandangan BNPT, memegang peran strategis pada seluruh tahapan pembinaan warga negara yang terpapar paham terorisme—mulai dari identifikasi awal, rehabilitasi, re-edukasi, hingga reintegrasi sosial ke lingkungan asal.

Komitmen Menteri Sosial dan Kunjungan ke Sentra Handayani

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam pertemuan dengan jajaran BNPT di Jakarta beberapa waktu lalu, menyatakan dukungan penuh kementeriannya terhadap pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial yang tersedia di berbagai sentra milik Kementerian Sosial di seluruh Indonesia.

“Saya berterima kasih kepada BNPT yang terus memberikan pendampingan yang baik kepada penerima manfaat yang berada di sentra-sentra Kementerian Sosial,” ungkap Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan bahwa penerima manfaat dari berbagai latar belakang—baik yang berasal dari kasus terorisme maupun dari kelompok terpapar ekstremisme lainnya—dapat memperoleh rehabilitasi dan pemberdayaan sebelum akhirnya kembali ke keluarga dan komunitas masing-masing. Proses rehabilitasi sosial, menurutnya, dilaksanakan secara terpadu bersama BNPT serta kementerian atau lembaga terkait melalui pendampingan psikososial, penguatan kapasitas individu, hingga pemberdayaan ekonomi sebagai bekal untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara normal.

Pada Senin (27/7), Eddy Hartono bersama Saifullah Yusuf meninjau langsung layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani, Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa layanan rehabilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan yang diberikan berjalan secara optimal dan sesuai standar. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pelaksanaan program deradikalisasi nasional serta memastikan bahwa setiap penerima manfaat memperoleh dukungan yang memadai sebelum reintegrasi sosialnya dilakukan.

Langkah-langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih matang dalam menangani pascaterorisme: bukan sekadar memulihkan keyakinan seseorang, tetapi memastikan bahwa ia dapat hidup berdampingan dengan masyarakat secara bermartabat, produktif, dan tanpa stigma. Dalam konteks di mana ekstremisme terus beradaptasi dengan teknologi digital dan menjangkau generasi muda melalui platform daring, pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan negara menjadi satu-satunya jalan yang realistis untuk memutus rantai radikalisasi secara berkelanjutan.