KPK nilai tata kelola pemda di NTB rentan korupsi

Skor Integritas NTB di Bawah Ambang Nasional: KPK Soroti Kerentanan Tata Kelola Pemerintahan

Indocrowdfunding.com – Pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat menghadapi sorotan tajam dari lembaga antikorupsi pusat. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diraih pemerintah provinsi NTB tercatat pada angka 64,93, sebuah posisi yang secara signifikan berada di bawah batas minimal nasional sebesar 72,99. Kesenjangan hampir delapan poin tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyatakan bahwa struktur tata kelola pemerintahan di wilayah itu masih menyimpan celah yang mudah dieksploitasi oleh praktik korupsi.

Makna Skor SPI dan Implikasinya bagi NTB

Survei Penilaian Integritas merupakan instrumen tahunan yang dikembangkan KPK untuk mengukur sejauh mana institusi pemerintahan menjalankan prinsip-prinsip integritas dalam operasionalnya. Parameter yang dinilai mencakup aspek pencegahan korupsi, kualitas pelayanan publik, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas pejabat. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebuah instansi memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat, sementara skor rendah mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan tingginya potensi penyimpangan.

Bagi NTB, posisi di bawah ambang nasional bukan sekadar catatan statistik. Angka tersebut mengisyaratkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, serta mekanisme perizinan di lingkungan pemprov dan pemda kabupaten/kota di bawahnya belum sepenuhnya terlindungi dari risiko penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks provinsi yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, kerentanan semacam ini berpotensi langsung memengaruhi kualitas infrastruktur publik, distribusi bantuan sosial, serta keberlanjutan program pembangunan daerah.

Pernyataan Resmi dari Koordinasi Wilayah V KPK

Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Maruli Tua, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, dalam sebuah forum koordinasi tingkat tinggi di Mataram. Ia menegaskan bahwa lembaga antikorpusi tidak memiliki ruang untuk menggunakan parameter alternatif di luar kerangka SPI sebagai tolok ukur tunggal.

“Nah, kami nggak bisa pakai ukuran lain, KPK memakai ukuran dari hasil survei penilai integritas atau indeks integritas nasional.”

Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa setiap rekomendasi perbaikan yang akan diberikan KPK kepada pemerintah daerah NTB akan berpijak pada temuan-temuan spesifik yang teridentifikasi melalui instrumen survei tersebut, bukan pada persepsi subjektif atau tekanan politik lokal.

Rakor Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola

Forum di mana pernyataan itu diucapkan merupakan bagian dari mekanisme rutin yang dijalankan KPK di setiap wilayah kerjanya. Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah digelar di Graha Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur NTB, pada hari Rabu. Kehadiran unsur-unsur eksekutif daerah dalam forum semacam ini menandai bahwa KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra teknis yang mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat arsitektur pengendalian internal.

Wilayah V KPK mencakup sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, termasuk NTB. Dalam kerangka kerja regional ini, setiap pemda diwajibkan menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan temuan SPI dan melaporkan progresnya secara berkala. NTB, dengan skor yang masih di bawah ambang, otomatis masuk dalam kategori pemda yang memerlukan pendampingan intensif hingga skor integritasnya mencapai atau melampaui standar nasional.

Konteks Lokal dan Tantangan Struktural

NTB merupakan provinsi kepulauan dengan dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Geografi yang tersebar ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pengawasan tata kelola: jarak antarwilayah administratif, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan fragmentasi layanan publik membuat mekanisme kontrol terpusat lebih sulit diimplementasikan secara efektif. Kondisi tersebut memperbesar risiko bahwa penyimpangan di tingkat kecamatan atau desa tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan yang ada.

Di samping itu, transformasi digital pemerintahan di NTB masih berjalan tidak merata. Beberapa dinas dan kantor kecamatan belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem informasi manajemen yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time. Tanpa transparansi digital yang memadai, ruang untuk manipulasi data pengadaan atau alokasi anggaran tetap terbuka lebar.

Arah Perbaikan dan Tanggung Jawab Bersama

Temuan SPI bukan vonis akhir, melainkan titik awal bagi proses perbaikan yang terstruktur. Pemerintah daerah NTB kini dituntut untuk menyusun langkah-langkah konkret yang menjawab setiap indikator yang tercatat lemah dalam survei. Langkah tersebut dapat mencakup penguatan fungsi inspektorat daerah, digitalisasi proses pengadaan, peningkatan kapasitas aparatur di tingkat bawah, serta penguatan kanal pelaporan masyarakat.

KPK, melalui koordinasi wilayahnya, akan memantau implementasi rencana perbaikan tersebut secara periodik. Jika progres tidak menunjukkan pergerakan positif, eskalasi pengawasan dapat dilakukan hingga ke tingkat penegakan hukum. Dengan demikian, skor 64,93 yang tercatat saat ini menjadi tolok ukur awal: setiap peningkatan di masa mendatang akan diukur dari titik tersebut, dan setiap stagnasi akan menjadi sinyal peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan di NTB.

Bagi masyarakat NTB, pesan yang tersirat dari penilaian ini cukup jelas: tata kelola pemerintahan yang lemah bukan hanya urusan birokrasi internal, melainkan persoalan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Memperkuat integritas pemerintahan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan terserap dalam celah-celah sistem yang belum diperbaiki.