PWI pastikan penyelenggaraan HPN 2027 berlangsung inklusif-kolaboratif

HPN 2027 di Lampung: PWI Tekankan Prinsip Kolaboratif dan Inklusif dalam Penyelenggaraan

Indocrowdfunding.com – Sebuah pertemuan resmi antara pimpinan Dewan Pers dan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berlangsung di Jakarta pada Rabu, dengan agenda utama membahas arah tata kelola Hari Pers Nasional (HPN) edisi 2027 yang akan digelar di Lampung. Diskusi tersebut menyentuh persoalan fundamental: bagaimana menjaga warisan kelembagaan yang telah berjalan puluhan tahun sekaligus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen ekosistem pers di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa penyelenggaraan HPN 2027 akan dijalankan dengan semangat baru yang menempatkan kolaborasi dan inklusivitas sebagai pilar utama. Ia menekankan bahwa perhelatan tahunan ini bukan milik satu organisasi, melainkan milik seluruh insan pers nasional.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah.”

Akar Sejarah: 9 Februari dan Lahirnya PWI

Untuk memahami mengapa PWI masih memegang peran sentral dalam HPN, perlu ditelusuri benang merah sejarah yang mengikat kedua institusi tersebut. Tanggal 9 Februari memiliki signifikansi ganda: pada tanggal itu pula, tepatnya tahun 1946, PWI didirikan di Surakarta. Artinya, peringatan pers nasional secara historis tidak dapat dipisahkan dari eksistensi organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Gagasan formalisasi Hari Pers Nasional baru muncul dalam Kongres PWI yang diselenggarakan di Padang pada tahun 1978. Wacana tersebut kemudian dibahas dalam forum Dewan Pers pada masa itu sebelum akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Sejak saat itu, setiap 9 Februari menjadi momentum nasional bagi seluruh komunitas pers.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya.”

Empat Dekade Kontinuitas Kelembagaan

Sejak pengesahan keppres tersebut, PWI secara konsisten menanggung penyelenggaraan HPN selama kurang lebih empat dekade. Dalam praktiknya, kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, Dewan Pers, pemerintah daerah, berbagai organisasi pers, perusahaan media, sektor usaha, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat luas. Pola kolaboratif semacam itu telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang, menurut Munir, harus menjadi pertimbangan utama apabila tata kelola HPN hendak diperbarui.

Dalam pertemuan Rabu itu, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi kepada Dewan Pers. Dokumen tersebut memaparkan landasan hukum, kronologi sejarah, serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama bertahun-tahun, sebagai bahan pertimbangan bagi setiap keputusan kebijakan ke depan.

Persoalan Regulasi dan Sikap PWI

Munir mengakui bahwa Keppres Nomor 5 Tahun 1985 lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia memahami pandangan sebagian pihak bahwa regulasi tersebut perlu diperbarui karena tidak mengatur secara eksplisit siapa yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN. Namun, ia menegaskan bahwa selama belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan harus tetap dijaga.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional.”

“Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional.”

Respons Dewan Pers: Inklusivitas dan Sensitivitas Organisasional

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan. Ia mendorong agar setiap edisi mendatang benar-benar menjadi representasi seluruh lapisan masyarakat pers, bukan sekadar kegiatan satu entitas.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan menambahkan catatan tersendiri: apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab, organisasi tersebut perlu memperhatikan nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya agar tidak timbul kesan dominasi atau eksklusivitas.

Munir menyambut positif kedua pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan tertutup milik PWI semata.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia.”

Implikasi dan Arah Ke Depan

Pernyataan dari kedua belah pihak dalam pertemuan Rabu itu mengisyaratkan bahwa perdebatan mengenai tata kelola HPN tidak akan berakhir dengan satu keputusan tunggal. Di satu sisi, terdapat argumen historis-kelembagaan yang kuat bahwa PWI memiliki posisi khusus yang berakar pada tahun 1946 dan diperkuat oleh Keppres 1985. Di sisi lain, lanskap pers Indonesia telah berubah secara drastis sejak era keppres tersebut: jumlah organisasi konstituen Dewan Pers bertambah, bentuk media berevolusi, dan ekspektasi terhadap representasi dalam forum nasional semakin luas.

Untuk edisi 2027 di Lampung, PWI menyatakan kesiapan membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, maupun berbagai aspek operasional lainnya. Langkah ini diharapkan menjadikan HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan forum yang benar-benar merepresentasikan keberagaman ekosistem pers Indonesia secara utuh dan setara.