Proyek ILASPP dan Giant Sea Wall dominasi fokus anggaran BIG 2027

Anggaran BIG 2027 Tersedot Proyek Pemetaan Skala Nasional dan Tanggul Laut Raksasa

Indocrowdfunding.com – Badan Informasi Geospasial (BIG) memasuki tahun anggaran 2027 dengan satu misi utama yang mendominasi hampir seluruh dananya: memproduksi peta dasar berskala besar untuk seluruh kepulauan Indonesia serta memetakan kawasan pesisir utara Jawa yang menjadi fondasi rencana pembangunan tanggul laut raksasa. Dari total pagu Rp2,46 triliun yang dialokasikan kepada lembaga tersebut, porsi terbesar—sekitar 89,32 persen—terkonsentrasi pada satu program tunggal yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Bank Dunia.

ILASPP: Tulang Punggung Anggaran dan Peta Dasar 1:5.000

Proyek yang dimaksud adalah Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), atau dalam terminologi Indonesia dikenal sebagai Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu. Dengan nilai alokasi mencapai Rp2,2 triliun, program ini secara praktis menelan hampir seluruh kapasitas fiskal BIG untuk tahun depan. Skala proyeknya mencakup penyediaan peta dasar pada skala 1:5.000 untuk seluruh wilayah negara, sebuah upaya pemetaan yang belum pernah dilakukan secara menyeluruh di tingkat nasional.

Plt Kepala BIG, Mohamad Arief Syafi’i, menjelaskan mandat tersebut saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Rabu. Ia menegaskan bahwa tugas lembaga kini berfokus pada produksi peta dasar skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia melalui kerangka kerja ILASPP.

“Kami ditugaskan untuk menyediakan peta dasar skala besar 1:5.000 seluruh wilayah Indonesia melalui proyek ini,” kata Arief.

Keterlibatan pendanaan dari Bank Dunia menjadikan ILASPP bukan sekadar program teknis internal, melainkan komitmen bilateral yang mengikat jadwal dan output lembaga. Implikasinya, kegagalan memenuhi target pemetaan tidak hanya berdampak pada perencanaan tata ruang domestik, tetapi juga pada reputasi Indonesia di hadapan lembaga keuangan multilateral. Bagi sektor swasta dan pemerintah daerah, ketersediaan peta dasar skala 1:5.000 akan menjadi prasyarat bagi perencanaan infrastruktur, pengelolaan pertanahan, serta penetapan zona pembangunan yang selama ini terhambat oleh ketiadaan data spasial presisi.

Pemetaan Pesisir Utara Jawa untuk Giant Sea Wall

Di luar ILASPP, BIG juga mengalokasikan dana spesifik untuk mengeksekusi arahan Presiden terkait pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan pesisir utara Jawa. Anggaran sebesar Rp12,47 miliar disiapkan khusus untuk memetakan wilayah lautan dan pantai di sepanjang garis utara pulau Jawa, dengan prioritas lokasi di Cirebon dan Brebes pada tahun 2027.

Langkah pemetaan ini bukan sekadar pencatatan koordinat, melainkan upaya membangun model integrasi data darat-laut yang memungkinkan simulasi hidrologi. Dengan model tersebut, pihak perencana dapat memproyeksikan arah aliran air dari daratan, mengidentifikasi zona yang berpotensi tergenang akibat penurunan muka tanah di kawasan pantai, serta merancang mitigasi sebelum bencana terjadi.

“Tahun 2027 sesuai dengan lokasi prioritas, kami akan memetakan lokasi di Cirebon dan Brebes. Jadi ini peta dasarnya terintegrasi antara darat dengan laut, sehingga nanti kita bisa simulasikan ketika ada air dari darat, kemudian ada penurunan muka tanah di pantai, ini banjir akan kemana atau mana-mana area-area yang tergenang,” ujar Arief.

Kawasan utara Jawa selama beberapa dekade terakhir menghadapi tekanan ganda: intrusi air laut akibat penurunan muka tanah dan meningkatnya frekuensi banjir rob. Pembangunan tanggul laut raksasa, jika terealisasi, akan menjadi salah satu proyek infrastruktur pesisir terbesar di Asia Tenggara. Tanpa data spasial yang akurat dan terintegrasi, desain struktur tersebut berisiko tidak sesuai dengan kondisi geomorfologi aktual di lapangan.

Geotagging Kemiskinan: Inpres Nomor 8 Tahun 2025

BIG juga menyalurkan Rp2 miliar untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan. Melalui dana ini, lembaga akan melakukan geotagging—penandaan koordinat geografis—terhadap lokasi tempat tinggal masyarakat miskin, dengan fokus awal di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini mengubah data kemiskinan dari sekadar agregat statistik menjadi informasi spasial yang dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh program bantuan.

“Jadi nanti data masyarakat miskin tidak hanya diketahui jumlahnya di satu wilayah, tapi sebarannya di mana mereka tinggal itu sudah by location, by koordinat nantinya,” ucap Arief.

Transformasi data kemiskinan menjadi berbasis lokasi memiliki implikasi signifikan bagi efektivitas distribusi bantuan sosial. Selama ini, ketidaktepatan data sering menyebabkan bantuan tidak sampai kepada penerima yang berhak atau justru tumpang tindih. Dengan penandaan koordinat, pemerintah daerah dapat memverifikasi secara visual dan spasial apakah sasaran program benar-benar berada di titik yang tercatat.

Verifikasi Lahan Sawah dan Penyelesaian Sengketa Batas

Sisa anggaran operasional BIG tahun 2027 juga diarahkan pada dua agenda strategis lainnya. Pertama, Rp1,5 miliar dialokasikan untuk verifikasi ulang lahan sawah di seluruh Sulawesi, dengan tujuan menghitung kepastian luas lahan dan kapasitas panen nasional—data yang menjadi dasar perencanaan ketahanan pangan. Kedua, Rp7,10 miliar disiapkan untuk penyelesaian sengketa batas darat negara antara Indonesia dengan Malaysia serta Indonesia dengan Timor Leste, sebuah proses yang memerlukan pemetaan presisi tinggi dan dokumentasi spasial yang dapat dipertanggungjawabkan di forum internasional.

Kombinasi seluruh program ini menempatkan BIG pada posisi sentral dalam arsitektur kebijakan nasional tahun 2027: dari tata ruang daratan, mitigasi bencana pesisir, ketahanan pangan, hingga kedaulatan wilayah. Konsentrasi anggaran pada skala sebesar ini juga berarti lembaga harus mengelola risiko eksekusi proyek secara ketat, mengingat keterlambatan pada satu komponen dapat berimbas pada seluruh rantai perencanaan yang bergantung pada output spasialnya.