Menag: MTQ KORPRI sebagai pembentuk watak dan etika ASN

Menag Tekankan Peran Al-Qur’an dalam Membentuk Integritas Moral Birokrasi Nasional

Indocrowdfunding.com – Menag – Makassar, Sulawesi Selatan — Di tengah dinamika pelayanan publik yang semakin dituntut transparan dan berkeadilan, Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menempatkan Al-Qur’an bukan sekadar teks liturgis, melainkan landasan etis yang harus meresapi setiap sendi kerja aparatur sipil negara. Penegasan itu ia sampaikan pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI yang digelar di Makassar, Senin (24/8), sekaligus dalam keterangan pers lanjutan pada Selasa.

KORPRI, singkatan dari Korporasi Pegawai Negeri Sipil, merupakan wadah organisasi ASN yang menghimpun jutaan abdi negara di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. MTQ yang diselenggarakan di bawah naungan KORPRI bukan sekadar ajang kompetisi seni baca Al-Qur’an, melainkan instrumen pembentukan karakter bagi mereka yang memegang kendali kebijakan publik. Menag menegaskan bahwa orientasi kegiatan ini melampaui dimensi estetika semata.

“MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata.”

KH Nasaruddin Umar mengakui bahwa aspek seni baca, kemampuan menghafal, keindahan kaligrafi, serta kedalaman pengetahuan keislaman memiliki nilai tersendiri dan layak mendapat apresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan yang lebih mendasar dari penyelenggaraan MTQ KORPRI adalah menghadirkan Al-Qur’an sebagai kekuatan transformatif yang membentuk watak dan perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Perjalanan Spiritual dari Tilawah hingga Pengabdian

Menteri Agama menguraikan sebuah kerangka progresif dalam internalisasi nilai Qurani. Perjalanan spiritual, menurutnya, tidak berhenti pada kemampuan melantunkan ayat dengan mahir. Ia harus bergerak secara berkesinambungan: dari tilawah menuju pemahaman makna, dari pemahaman menuju penghayatan mendalam, dan akhirnya bermuara pada pengabdian nyata dalam pelaksanaan tugas negara. Tanpa tahapan akhir berupa aksi konkret, seluruh dimensi sebelumnya menjadi hampa makna.

Kerangka ini relevan mengingat posisi strategis ASN sebagai perantara antara negara dan rakyat. Setiap interaksi di kantor pelayanan, setiap keputusan administratif, hingga setiap alokasi anggaran merupakan titik temu antara nilai moral dan konsekuensi sosial yang langsung dirasakan masyarakat.

Amanah dan Keadilan sebagai Fondasi Etika Birokrasi

Dalam paparannya, KH Nasaruddin Umar merujuk secara spesifik pada Surah An-Nisa ayat 58 sebagai landasan normatif etika birokrasi. Ayat tersebut mewajibkan dua hal pokok: penyampaian amanah kepada pihak yang berhak menerimanya, serta penetapan keputusan dengan keadilan tanpa pandang bulu. Prinsip ini, menurut Menag, bukan sekadar seruan moral abstrak, melainkan standar operasional yang harus tercermin dalam setiap tindakan pejabat publik.

“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara.”

Pernyataan ini membawa implikasi langsung bagi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Ketika jabatan direduksi menjadi simbol status atau instrumen kepentingan kelompok, maka fungsi pelayanan publik menjadi terdistorsi. Menag mengingatkan bahwa ASN berada di garis terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Satu tindakan pelayanan yang ramah dan responsif dapat memperkuat legitimasi negara di mata warga, sementara satu tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang dapat melukai rasa keadilan secara mendalam dan sulit dipulihkan.

Internalisasi Nilai di Seluruh Ruang Kerja

Menteri Agama menegaskan bahwa nilai-nilai Qurani tidak boleh terkurung dalam ruang ibadah atau kegiatan keagamaan formal semata. Ia harus hadir secara nyata dan terinternalisasi di seluruh ruang kerja aparatur sipil negara. Cakupan ini meliputi setiap interaksi langsung dengan masyarakat, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengambilan keputusan strategis di tingkat kebijakan, hingga pemanfaatan fasilitas negara dalam operasional harian.

Integrasi nilai suci ke dalam praktik birokrasi diharapkan menghasilkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis dan prosedural, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh serta kepekaan sosial yang tinggi. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan benar-benar mencerminkan amanah konstitusional sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sekaligus selaras dengan ajaran agama yang berorientasi pada rahmatan lil alamin — rahmat bagi seluruh alam.

Penyelenggaraan MTQ VIII KORPRI di Makassar menjadi momentum bagi ribuan ASN dari berbagai daerah untuk merefleksikan kembali posisi mereka dalam ekosistem pelayanan publik. Di saat ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan keadilan layanan terus meningkat, penguatan dimensi etis menjadi prasyarat agar birokrasi tidak sekadar berfungsi sebagai mesin administratif, melainkan sebagai institusi yang berpihak pada martabat dan hak setiap warga negara.