Kementerian ATR/BPN sertifikasi aset Pemda dan BUMD 103 ha di Kalsel

103 Hektare Aset Pemerintah Kalsel Resmi Berstatus Hukum Penuh Setelah Sertifikasi ATR/BPN

Indocrowdfunding.com – Proses panjang pendataan dan pengukuran tanah milik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan akhirnya mencapai titik penyelesaian. Di Banjarbaru, Rabu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sertifikat atas total sekitar 103 hektare lahan yang selama ini menjadi milik pemda dan badan usaha milik daerah. Langkah ini menutup celah hukum yang selama bertahun-tahun membuat aset strategis daerah berada dalam status kepemilikan tidak teregistrasi secara formal.

Rincian Bidang yang Disertifikasi

Paket sertifikat yang diserahkan mencakup beberapa kategori aset dengan karakteristik berbeda. Untuk tingkat provinsi, terdapat satu bidang milik Bank Kalsel seluas 1.498 meter persegi serta satu bidang milik PT Air Minum Intan Banjar Perseroda seluas 11.172 meter persegi. Di samping itu, dua bidang aset BUMD provinsi dengan luas 11.396 meter persegi turut disertifikasi. Sementara pada tingkatan kabupaten dan kota, jumlah bidang yang menerima sertifikat mencapai 829 bidang dengan total luasan 998.343 meter persegi.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa penyerahan sertifikat ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan upaya konkret memberikan kepastian hukum atas tanah negara serta aset pemerintah di berbagai tingkatan pemerintahan.

“Jumlah bidang dan luasan aset tersebut menunjukkan sinergi Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah untuk memastikan kepastian hukum atas tanah negara serta aset pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Ossy.

Implikasi Hukum bagi Pengelolaan Aset Daerah

Keberadaan sertifikat tanah mengubah secara fundamental posisi hukum sebuah aset pemerintah. Tanpa sertifikat, lahan yang ditempati kantor pelayanan publik, instalasi air minum, atau fasilitas perbankan daerah tetap berstatus sebagai tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan formal. Kondisi semacam itu membuka ruang bagi sengketa, klaim pihak ketiga, maupun kesulitan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran pemeliharaan.

Dengan sertifikat, setiap bidang tanah kini memiliki nomor registrasi yang dapat ditelusuri di sistem pertanahan nasional. Artinya, ketika suatu pemda hendak melakukan renovasi, perluasan, atau bahkan pengalihan fungsi lahan, dasar hukumnya sudah berdiri kokoh. Hal ini juga menjadi prasyarat bagi proses pengadaan kembali tanah apabila suatu saat pemerintah daerah memutuskan untuk menjual atau menukar aset yang tidak lagi dibutuhkan.

Capaian Pendaftaran Tanah di Kalimantan Selatan

Ossy Dermawan turut memaparkan progres program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kalimantan Selatan. Pada posisi pelaporan saat kegiatan berlangsung, PTSL telah menjangkau 17.346 bidang atau setara 79 persen dari target. Adapun pendaftaran tanah non-sistematis, yang mencakup proses individual di luar kerangka PTSL, telah mencapai tingkat penyelesaian 91 persen.

Angka-angka tersebut menempatkan Kalimantan Selatan di jalur yang relatif cepat dalam menyelesaikan backlog pendaftaran tanah. Namun, sisa 21 persen bidang yang belum tersentuh PTSL tetap menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan koordinasi lanjutan antara kantor wilayah BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat pemilik lahan.

Dorongan dari Komisi II DPR RI

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda hadir langsung dalam acara penyerahan sertifikat dan menyampaikan pandangan bahwa legalisasi aset pemerintah merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar prioritas administratif. Ia menekankan bahwa barang milik negara maupun daerah harus memiliki perlindungan hukum yang jelas melalui mekanisme sertifikasi tanah.

Rifqinizamy menyoroti temuan bahwa sejumlah aset pemda di Kalimantan Selatan sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan Negara (SIMAN) milik Kementerian Keuangan, tetapi belum dilengkapi sertifikat tanah sehingga kepemilikannya belum teregistrasi di ATR/BPN. Kesenjangan data antara pencatatan keuangan dan pencatatan pertanahan inilah yang, menurutnya, harus segera dieliminasi.

“Karena itu, saya meminta para bupati dan wali kota memastikan bagian pengelola aset masing-masing mendata aset yang telah bersertifikat dan yang belum, kemudian melaporkan aset yang belum bersertifikat agar dapat dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat secara gratis menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pengukuran dan penerbitan sertifikat untuk aset pemerintah tidak membebani anggaran daerah. Biaya ditanggung melalui APBN, sehingga pemda cukup menyediakan data awal dan akses lahan. Mekanisme ini dirancang agar tidak ada alasan administratif yang menghalangi penyelesaian sertifikasi sisa aset daerah.

Konteks Lebih Luas: Mengapa Sertifikasi Aset Pemerintah Menjadi Prioritas Nasional

Di tingkat nasional, program sertifikasi aset pemerintah merupakan bagian dari upaya konsolidasi data kekayaan negara. Selama bertahun-tahun, banyak lahan yang ditempati instansi pemerintah berdiri tanpa dokumen kepemilikan yang sah, baik karena warisan sejarah kolonial, perubahan batas administratif, maupun kelalaian birokrasi lintas generasi. Akibatnya, nilai ekonomi aset tersebut tidak tercermin dalam neraca pemerintah, dan risiko hukumnya tidak terpetakan dengan baik.

Penyerahan 103 hektare sertifikat di Kalimantan Selatan menjadi satu titik dalam rangkaian nasional yang lebih besar. Setiap bidang yang disertifikasi mengurangi potensi sengketa, memperkuat posisi tawar pemerintah dalam perencanaan tata ruang, dan memastikan bahwa investasi publik pada infrastruktur daerah memiliki landasan hukum yang tidak dapat diganggu gugat oleh klaim pihak mana pun.