Kementerian ATR/BPN percepat peralihan hak tanah menjadi 10 hari

Layanan Peralihan Hak Tanah Dipangkas Menjadi 10 Hari dalam Proyek Percontohan Nasional

Indocrowdfunding.com – Proses jual-beli, waris, atau pemindahan kepemilikan tanah di Indonesia selama ini kerap memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum sertipikat baru terbit. Mulai Agustus 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaktifkan proyek percontohan di sejumlah Kantor Pertanahan yang memangkas durasi layanan peralihan hak tanah menjadi hanya 10 hari kerja. Langkah ini ditujukan untuk menghadirkan kepastian waktu sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menjadi pihak paling terdampak oleh lambatnya birokrasi pertanahan.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan pada Rabu, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset Barang Milik Daerah dan Aset Badan Usaha Milik Daerah. Kehadiran pejabat kementerian di tengah prosesi sertipikasi aset daerah sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan komitmen percepatan layanan pertanahan di tingkat nasional.

“Ini adalah ikhtiar dari Bapak Menteri, dari kementerian kami, agar bisa lebih memberikan kepastian secara waktu dan kepastian hukum kepada masyarakat.”

Makna Praktis Percepatan 10 Hari

Bagi masyarakat umum, peralihan hak atas tanah mencakup berbagai situasi: pembelian rumah atau lahan, pembagian warisan, hibah antar keluarga, hingga pemindahan hak akibat putusan pengadilan. Dalam sistem lama, setiap tahapan—verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, penerbitan sertipikat baru—dapat memakan waktu yang tidak terprediksi. Ketidakpastian durasi ini menciptakan ruang bagi praktik percaloan, biaya tambahan, dan bahkan sengketa baru karena pihak pembeli atau ahli waris tidak tahu kapan haknya akan terealisasi secara hukum.

Dengan target 10 hari, kementerian berupaya menutup celah ketidakpastian tersebut. Namun, Ossy Dermawan secara eksplisit menegaskan bahwa mekanisme ini masih berstatus work in progress. Artinya, prosedur operasional, sistem informasi, dan kapasitas SDM di setiap Kantor Pertanahan masih dalam tahap penyesuaian. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan kepala daerah dalam menyiapkan data aset, kelengkapan dokumen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif.

“Kepastian waktu dalam pelayanan pertanahan penting untuk memberikan kepastian sekaligus kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam proses peralihan hak atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari kebutuhan pelayanan pertanahan.”

Mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria untuk Sengketa Tanah

Di samping percepatan layanan rutin, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pemerintah daerah agar setiap sengketa, konflik, atau perkara pertanahan ditangani melalui mekanisme Gugus Tugas Reforma Agraria. Mekanisme ini mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga—mulai dari kehutanan, lingkungan hidup, hingga kejaksaan—ke dalam satu forum pengambilan keputusan yang holistik. Tujuannya bukan sekadar memutus perkara, tetapi menghasilkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis dari setiap konflik lahan.

Ossy Dermawan berharap keputusan yang lahir dari mekanisme tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat yang terdampak sengketa. Pendekatan ini berbeda dari penanganan sengketa tanah yang selama ini cenderung parsial, di mana satu instansi memutus tanpa mempertimbangkan konsekuensi lintas sektor.

Peran Pengawasan Legislatif

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi II DPR RI beserta seluruh anggota komisi tersebut. Komisi II, yang membidangi sektor agraria, pertanahan, dan tata ruang, secara rutin menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN. Pengawasan ini mencakup tinjauan kebijakan, evaluasi implementasi di lapangan, serta pemberian pandangan dan kritik konstruktif yang menjadi bahan perbaikan layanan.

Ossy Dermawan menyatakan bahwa masukan dan pengawasan dari Komisi II DPR RI diharapkan membantu kementerian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, pelayanan pertanahan dan tata ruang diharapkan semakin memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara.

Konteks dan Implikasi ke Depan

Percepatan layanan peralihan hak tanah bukan sekadar efisiensi birokrasi. Dalam konteks ekonomi, kepastian waktu penerbitan sertipikat baru memengaruhi likuiditas aset, akses pembiayaan perbankan, dan kepercayaan investor terhadap pasar properti. Sertipikat yang terbit tepat waktu mengurangi risiko hukum bagi pihak pembeli dan membuka ruang bagi transaksi yang lebih transparan.

Di sisi lain, proyek percontohan yang dimulai Agustus 2026 ini akan menjadi tolok ukur bagi kementerian untuk menilai apakah target 10 hari realistis di berbagai wilayah dengan kompleksitas data dan infrastruktur yang berbeda-beda. Jika berhasil, model ini berpotensi diperluas ke seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia, mengubah secara fundamental pengalaman masyarakat dalam berurusan dengan hak atas tanah. Keberhasilan atau kegagalan proyek percontohan ini akan menentukan apakah percepatan layanan pertanahan menjadi kebijakan permanen atau sekadar eksperimen jangka pendek.