Kemenko Bidang Pangan kolaborasi Unpatti perkuat kampung nelayan

Menutup Kesenjangan Nilai Tukar: Kemenko Pangan Gandeng Unpatti Bangun Kampung Nelayan di Maluku

Indocrowdfunding.com – Angka 103 versus 127. Dua nilai tukar yang seharusnya menjadi cerminan kesejahteraan dua kelompok produsen pangan Indonesia justru menunjukkan jurang yang lebar. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang berkisar di angka 103 masih tertinggal jauh dari Nilai Tukar Petani yang telah menyentuh sekitar 127. Bagi masyarakat pesisir Maluku, selisih itu bukan sekadar statistik di atas kertas—ia berarti harga jual ikan yang lebih rendah, margin keuntungan yang menipis, dan posisi tawar yang lemah di hadapan tengkulak maupun pembeli besar.

Pemerintah kini menargetkan NTN dapat merangkak naik hingga sekitar 120 pada akhir tahun 2027. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan membuka jalur kolaborasi dengan Universitas Pattimura (Unpatti), kampus utama di Ambon, guna memperkuat pengembangan kampung nelayan di wilayah Maluku.

Langkah Strategis di Ambon

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan langsung niat kerja sama itu saat berada di Ambon pada hari Rabu. Ia menegaskan bahwa dukungan akademis dari perguruan tinggi menjadi prasyarat agar program ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan benar-benar menghasilkan dampak nyata di lapangan.

“Tentu kami siap bekerja sama dengan Unpatti dan universitas lainnya. Ini salah satu kampus terbaik,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang pembangunan kampung nelayan sebagai proyek infrastruktur semata. Pendekatan yang dipilih kini mengintegrasikan riset, penguatan kelembagaan, dan transfer teknologi sebagai tulang punggung program.

Kampung Nelayan: Lebih dari Sekadar Permukiman

Salah satu miskonsepsi yang kerap muncul adalah anggapan bahwa kampung nelayan sekadar relokasi atau perbaikan rumah warga pesisir. Dalam kerangka kebijakan yang sedang digarap, kampung nelayan diposisikan sebagai pusat aktivitas ekonomi terintegrasi. Rangkaian fasilitas pendukung yang direncanakan mencakup balai lelang ikan, cold storage untuk penyimpanan hasil tangkapan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), bengkel perbaikan perahu, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Keberadaan cold storage, misalnya, mengubah dinamika pasar secara fundamental. Tanpa fasilitas penyimpanan, nelayan yang menghadapi panen melimpah terpaksa menjual hasil tangkapan secara instan dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar. Dengan ruang penyimpanan yang memadai, mereka memperoleh waktu untuk menunggu momentum harga yang lebih menguntungkan.

“Dengan adanya tempat penyimpanan, nelayan memiliki waktu dan daya tawar yang lebih baik dalam menjual hasil tangkapannya,” kata Zulkifli Hasan.

Perubahan ini pada dasarnya membalik posisi tawar nelayan dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif dalam rantai perdagangan hasil perikanan. Balai lelang, di sisi lain, menghadirkan mekanisme harga yang lebih transparan dan kompetitif, mengurangi dominasi perantara tunggal yang selama ini menekan harga di tingkat nelayan.

Mengapa Kampus Menjadi Kunci di Wilayah Kepulauan

Maluku, bersama Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara, memiliki karakteristik geografis kepulauan yang membuat pendekatan pembangunan linear dari daratan utama sulit diterapkan. Jarak antar-pulau, keterbatasan infrastruktur logistik, serta keragaman ekosistem laut membuat setiap intervensi kebijakan memerlukan pemahaman lokal yang mendalam.

Di sinilah peran perguruan tinggi lokal menjadi tidak tergantikan. Unpatti, sebagai institusi akademik terbesar di Maluku, memiliki kedekatan geografis, kultural, dan linguistik dengan masyarakat pesisir setempat. Kolaborasi riset yang dihasilkan dapat mencakup teknologi pascapanen yang sesuai dengan kondisi tropis kepulauan, model tata kelola koperasi nelayan, hingga kajian ekologi laut yang menjadi dasar pengelolaan berkelanjutan.

“Di NTT, Maluku, Maluku Utara, kita butuh kerja sama dengan kampus. Apalagi kita sementara mengembangkan nilai ekonomi blue carbon,” tambahnya.

Sebutan “blue carbon” merujuk pada potensi ekonomi yang berasal dari ekosistem pesisir dan laut—mangrove, padang lamun, terumbu karang—yang menyimpan karbon dalam jumlah signifikan. Pengembangan nilai ekonomi dari ekosistem tersebut membuka jalur pendapatan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung hampir sepenuhnya pada penangkapan ikan.

Arah Kebijakan dan Implikasi Jangka Panjang

Zulkifli Hasan berharap kerja sama dengan perguruan tinggi akan menghasilkan pendekatan yang tepat sasaran, mulai dari penguatan kelembagaan koperasi nelayan, penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan, hingga pengembangan potensi ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

Dampak yang diharapkan tidak terbatas pada peningkatan volume produksi perikanan. Lebih dari itu, pengembangan kampung nelayan dirancang untuk memperkuat seluruh rantai nilai—dari tangkapan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran—sehingga pendapatan masyarakat pesisir meningkat secara struktural, bukan sekadar musiman. Jika berhasil, model ini berpotensi menjadi rujukan bagi wilayah kepulauan lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa: keterisolasian geografis, ketergantungan pada sektor perikanan, dan posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok pangan laut.

Target NTN 120 pada akhir 2027 bukan angka yang muncul tanpa dasar. Ia merupakan proyeksi yang mengasumsikan seluruh komponen—fasilitas, kelembagaan, teknologi, dan akses pasar—berfungsi secara simultan. Tanpa kolaborasi riset yang konsisten dari institusi seperti Unpatti, asumsi tersebut berisiko tidak tercapai, dan jurang antara nilai tukar nelayan dan petani akan terus melebar.